Lembaga Penjamin Mutu

PROFIL LPM

Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Indraprasta PGRI Jakarta disusun berdasarkan berbagai peraturan dan pedoman lembaga penjaminan mutu yang ada di berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun diluar negeri. Panduan ini dibuat secara umum, dan secara khusus yang dapat di implementasikan secara gradual.

Pasca otonomi pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional telah berupaya melakukan berbagai regulasi kepada satuan pelaksana pendidikan tinggi baik universitas, sekolah tinggi, akademi dan sejenisnya sedemikian rupa agar mutunya tetap terjamin. Regulasi ini dilakukan baik yang bersifat software maupun regulasi yang bersifat langsung berupa peraturan peraturan, manajemen seperti EPSBED, tata kelola, dan berbagai insentif seperti beasiswa, bantuan bantuan, dan juga berbagai insentif yang bersifat kompetitif. Namun upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui instrumen yang lain tetap dilaksanakan. Misalnya melalui intervensi peningkatan mutu manajemen perguruan tinggi yang sehat ditandai oleh kemampuannya mengembangkan kebebasan akademik di kampus, serta mendorong keberhasilan inovasi dan kreatifitas yang bernilai tinggi, dan memberdayakan komunitas akademik untuk berbagi pengetahuan. Selanjutnya perguruan tinggi dengan manajemen yang baik dan sehat juga mempunyai kemampuan internal penjaminan mutu berdasarkan mekanisme evaluasi diri dan evaluasi eksternal.

Dalam jangka panjang, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi akan bergeser dari sistem akreditasi program studi menjadi akreditasi institusi dan akreditasi asosiasi profesi (seperti arsitek, insinyur, atau dokter). Integrasi akreditasi profesi untuk meningkatkan kredibilitas dan kepemilikan (ownership) sistem jaminan mutu melalui partisipasi stakeholders dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses akreditasi. Maka pemberdayaan kemampuan administrasi dan manajemen perguruan tinggi dapat direalisasikan melalui internal audit, utamanya dalam bentuk penjaminan mutu secara internal.

Selanjutnya LPM Unversitas Indraprasta PGRI menerbitkan buku Pedoman Audit Penjaminan Mutu yang dapat di dilaksanakan secara operasional dan bertahap. Buku ini akan mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan proses belajar mengajar di UNINDRA. Secara gradual seiring dengan perkembangan proses belajar mengajar yang makin baik, maka penentuan standar mutu akademik akan berkembang pula. Perkembangan dalam hal penambahan bidang cakupan/ ruang lingkup, maupun kearah perbaikan yang lebih rinci pada bidang bidang yang telah dilaksanakan auditnya.

Dasar Hukum Implementasi LPM

  1. UU NO 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  3. PP 17 TAHUN 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Permendikbud No 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud.
  5. UU NO 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  6. Higher Education Long Term Strategy (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003 – 2010.
  7. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003 Dikti.
  8. Rencana Strategis Pengembangan Universitas Indraprasta PGRI.
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Indraprasta PGRI No: 38/R/UNINDRA/XI/2006 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Akademik.
  10. 10.Surat Keputusan Rektor Universitas Indraprasta No: 18/R/UNINDRA/VI/2007 tertanggal 25 Juni 2007.

VISI

Menjadi organisasi Penjaminan Mutu pendidikan tinggi yang handal dalam implementasi proses belajar mengajar hingga terpenuhinya standar mutu akademik serta mencapai terwujudnya sumber daya manusia profesional yang berwatak mandiri, peduli dan kreatif serta adaptif terhadap perkembangan global.

MISI

  1. Membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang memenuhi standar nasional dan internasional.
  2. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di seluruh program studi di lingkungan UNINDRA.
  3. Melibatkan pelanggan dan stakeholders UNINDRA.
  4. Melakukan perbaikan berkesinambungan dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu UNINDRA.
  5. Melaksanakan pengabdian dalam bentuk tukar informasi dan seminar sistem jaminan mutu untuk internal dan eksternal.

TUJUAN

Adapun tujuan LPM Unindra adalah sebagai berikut:

  1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di UNINDRA.
  2. Menyiapkan dan menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
  5. Menyusun laporan berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNINDRA kepada Rektor.

CAKUPAN KEGIATAN

Mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas, maka penjaminan mutu lebih ditekankan pada input, proses, dan output. Dikti memberikan arahan bahwa penjaminan mutu yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi merupakan penjaminan mutu selalu mengarah kepada penjaminan mutu input, proses, dan output yang semuanya dituangkan pada berbagai aturan, pedoman, dll.

Penjaminan mutu input tercermin pada mutu proses pendaftaran, tes saringan masuk, dan berbagai implementasi persyaratan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa, termasuk surat-surat kelengkapan, pernyataan yang harus ditandatangani mahasiswa, serta keterlibatan orang tua, dll. Kemudian penjaminan mutu proses belajar mengajar dengan segala konsekuensi proses belajar mengajar menjadi acuan pokok sasaran LPM. Proses belajar mengajar di UNINDRA merupakan proses yang dilaksanakan secara terencana, dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, dapat dipertanggung jawabkan, serta akuntabel. Selanjutnya penjaminan mutu output yang mengacu kepada alumni dan para pengguna. Hal ini salah satunya dapat digambarkan pada hasil studi penelusuran.

LPM Universitas Indraprasta PGRI akan mengkhususkan pada lima fokus utama yang menjadi kegiatan awal, walaupun secara umum akan memperhatikan hal hal penting lainnya. Panduan ini akan mencakup hal hal berikut:

  1. Kartu mengajar (KM) memuat pokok bahasan.
  2. Kehadiran dosen/ tatap muka minimal 80%Â (dari 14 ttp muka).
  3. Absensi mahasiswa ditargetkan minimal 80% dari jumlah tatap muka dosen.
  4. Presensi mahasiswa dengan checklist oleh dosen.
  5. Sistem penilaian A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan distribusi nya A,A- = [10-30]%, B+,B,B- = [40-60]%, C+,C = [10-40]%, D,E = [0-10]%
  6. Jumlah jenis mata kuliah UPM

Kartu mengajar yang dipergunakan selama ini memuat pokok bahasan, jumlah tatap muka, kehadiran dosen mengajar. LPM akan mengaudit sejauh mana pelaksanaan dilapangan dibandingkan dengan standar mutu LPM. Angka pencapaian akan menjadi bahan masukan kepada manajemen sehingga kebijakan selanjutnya dapat dioptimalkan.

Presensi mahasiswa ditargetkan minimal 80% dari jumlah tatap muka dosen. Sistem presensi yang dilaksanakan akan di audit dengan format tertentu sehingga tingkat pencapaian dapat dianalisis dan saran tindak lanjut dapat diusulkan kepada manajemen. Sehingga berbagai penyempurnaan dan intensitas pelaksanaan dapat dilakukan. Termasuk bagaimana kehadiran mahasiswa dilakukan dikelas, apakah dosen melakukan pemanggilan dan melakukan checklist, ataukah para mahasiswa melakukan tanda tangan secara berurutan dengan buku absen yang diedarkan.

Selanjutnya secara umum bagaimana para dosen memberikan penilaian A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E dan termasuk distribusi mahasiswa menurut kelompok nilai tersebut. Distribusi penilaian yang standar adalah distribusi mengikut pola penilaian PAP dan/ atau PAN. LPM UNINDRA juga mempunyai standar mutu penilaian dengan standar distribusi yang disepakati. Maka pelaksanan audit juga dilakukan sehingga variasi hasil audit dapat dilaporkan. Selanjutnya saran dan tindak lanjut dapat disampaikan utramanya kepada Rektor, yang selanjutnya akan dijadikan bahan masukan kebijakan implemntasi kedepan yang akan dilaksanakan.

Ujian penjaminan mutu matakuliah yang dipilih merupakan tradisi evaluasi proses belajar mengajar di UNINDRA yang sangat efektif. Manajemen menentukan beberapa matakuliah di program studi tertentu sebagai sasaran mata kuliah yang system ujiannya dilaksanakan secara khusus baik mutu soal maupun teknik pelaksanaannya. Hal ini mengacu pada pelaksanaan ujian negara yang harus dilaksanakan oleh Kopertis pada masa yang lalu. Soal UPM dibuat melalui proses yang menjamin bahwa mutunya mempunyai kesetaraan nasional.